Sidang Paripurna DPRD Bukit Intan merupakan forum rapat resmi yang diadakan untuk membahas berbagai isu penting yang berhubungan dengan kebijakan daerah, pembangunan, serta aspirasi masyarakat. Sidang ini dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Bukit Intan dan dipimpin oleh Ketua DPRD. Sidang Paripurna menjadi wadah untuk mengeluarkan keputusan-keputusan penting dalam proses legislasi dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.
Beberapa agenda yang biasanya dibahas dalam Sidang Paripurna DPRD Bukit Intan meliputi:
- Penyampaian Laporan Kerja
Pada sidang paripurna, berbagai komisi di DPRD Bukit Intan akan menyampaikan laporan terkait kinerja mereka selama periode tertentu. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian, kendala, dan langkah-langkah yang diambil oleh DPRD dalam menjalankan tugasnya. - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Sidang paripurna juga menjadi momen penting untuk membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda). Raperda yang sudah dibahas di komisi-komisi terkait akan dibawa ke sidang paripurna untuk diputuskan apakah akan disetujui menjadi peraturan daerah yang sah. - Pengesahan Anggaran
Salah satu agenda penting dalam sidang paripurna adalah pengesahan anggaran daerah. Anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah akan dibahas dan disetujui oleh DPRD Bukit Intan sebelum disahkan menjadi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun berjalan. - Penyampaian Pandangan Umum
Pada sidang paripurna, setiap anggota DPRD Bukit Intan diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum terkait berbagai masalah yang ada di masyarakat. Pandangan ini biasanya mencakup masalah sosial, ekonomi, serta kebijakan yang perlu diperbaiki atau dipertimbangkan lebih lanjut. - Pengambilan Keputusan
Sidang Paripurna juga merupakan forum untuk pengambilan keputusan dalam bentuk persetujuan atau penolakan terhadap usulan-usulan yang diajukan, baik itu dari pemerintah daerah maupun dari anggota DPRD sendiri.
Sidang Paripurna DPRD Bukit Intan dilaksanakan secara terbuka untuk umum, dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Selain itu, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menyaksikan jalannya sidang agar lebih memahami proses politik yang terjadi di daerah mereka.